Terima Audiensi dari DPRD Banyumas, Legislator Bahas Infrastruktur Jawa Tengah Selatan
Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo, saat menerima audiensi dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banyumas di Gedung Nusantara II, Senayan. Foto: Azka/vel
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo menerima audiensi dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banyumas di Gedung Nusantara II, Senayan. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembahasan adalah pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Jawa Tengah bagian selatan, khususnya Kabupaten Banyumas.
Yanuar menyoroti perlunya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur di wilayah ini, yang dinilai masih kurang memadai. Salah satu topik penting yang dibahas adalah proyek jalan tol Pejagan-Cilacap, yang diharapkan dapat mempercepat mobilitas barang dan orang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah selatan.
"Tadi disampaikan mengenai kelanjutan proyek jalan tol Pejagan-Cilacap yang sempat tersendat. Infrastruktur ini sangat diharapkan masyarakat karena akan mempercepat arus transportasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini," ujar Yanuar di Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Selain jalan tol, pembahasan juga mencakup permasalahan kemacetan di wilayah Tanjung, Banyumas. Kemacetan ini disebabkan oleh kondisi jembatan yang sudah tua dan adanya lintasan rel kereta api di tengah jalan. DPRD Banyumas mengusulkan pembangunan flyover di Rawalo untuk mengurangi risiko kecelakaan dan mengatasi kemacetan akibat perlintasan kereta api.
"Salah satu solusi yang diajukan adalah pembangunan flyover, seperti di Rawalo, untuk menjamin keselamatan dan kelancaran transportasi di titik-titik rawan ini," tambah Yanuar.
Selain infrastruktur jalan, masalah banjir di wilayah timur Banyumas, seperti Sumpiuh, Tambak, dan Kemranjen, juga menjadi perhatian. Banjir yang sering terjadi setiap musim hujan ini disebabkan oleh pendangkalan sungai yang tidak dinormalisasi selama lebih dari 15 tahun. DPRD Banyumas meminta dukungan Komisi V DPR RI untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah terbentur kewenangan dalam pengelolaan sungai, sehingga hal ini disampaikan kepada kami. Insyaallah, aspirasi masyarakat ini akan kami perjuangkan melalui mitra-mitra kerja terkait," ungkap Yanuar, yang juga merupakan legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII.
Yanuar berharap hasil audiensi ini dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah selatan Jawa Tengah, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat dan pertumbuhan ekonomi daerah lebih optimal. (gal/aha)